BANDUNG, unpas.ac.id – Keputusan pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi pada 4 September 2022 memicu pro kontra berbagai pihak.
Harga BBM jenis RON 90 (Pertalite) naik dari Rp 7.650/liter menjadi Rp 10.000/liter, minyak diesel atau solar naik dari Rp 5.150/liter menjadi Rp 6.800/liter, sementara BBM jenis RON 92 (Pertamax) naik dari Rp 12.500/liter menjadi Rp 14.500/liter.
Pengamat Kebijakan Publik dan Wakil Rektor III Universitas Pasundan Dr. H. Deden Ramdan, M.Si. menuturkan, kenaikan harga BBM tak dapat terelakkan mengingat subsidi energi yang dikeluarkan pemerintah sudah mencapai Rp 502,4 triliun. Anggaran tersebut terlalu besar dan bakal terus bertambah jika dilanjutkan hingga akhir 2022.
Baca juga: Pembelian BBM Pertalite dan Solar Dibatasi Pakai Aplikasi, Ekonom Unpas: Picu Inflasi
Dari kacamata politik, kenaikan harga BBM bersubsidi juga bisa berpengaruh terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Menuju Pilpres 2024, naiknya harga BBM jadi salah satu aspek determinan yang bisa memengaruhi pemerintahan Presiden Jokowi.
“Ini keputusan sulit yang harus diambil Jokowi di akhir masa jabatannya. Kalau saya cermati, tingkat kepuasan publik pada pemerintah berpotensi terjun bebas. Akan ada partai yang diuntungkan, tapi ada juga yang malah menjaga jarak dengan pemerintahan Jokowi,” tuturnya, Senin (5/9/2022).
Ia menyebut, kepuasan publik dan kondisi ke depan sangat bergantung pada kemampuan Jokowi dalam mengatasi problematika pasca kenaikan BBM, seperti inflasi, daya beli masyarakat, hingga kemampuan mengelola ekonomi.
Elite parpol tak bergeming, warganet protes
Naiknya harga BBM yang dinilai mendadak pun memancing reaksi warganet. Warganet melayangkan protes di media sosial, hingga menyinggung elite parpol dan wakil rakyat yang seolah tak bergeming atas kenaikan harga BBM di tengah tren penurunan harga minyak dunia.
Berdasarkan pengamatannya, saat ini hampir 90 persen kekuasaan didominasi oleh partai pendukung pemerintah. Partai-partai yang pada pemerintahan sebelumnya menolak kenaikan harga BBM, kini justru menjadi berada dalam genggaman pemerintah.
“Dalam konteks komunikasi publik, sebetulnya pemerintah melalui Menkeu telah memberikan rasionalisasi dan diseminasi mengenai beban negara. Tapi, yang dibutuhkan adalah bagaimana kepiawaian para elite politik di kursi pemerintahan atau oposisi untuk memainkan simpul-simpul ini tanpa mengorbankan rakyat” paparnya.
Baca juga: HUT ke-77 Jabar, Pemerhati Kebijakan Publik Unpas Soroti Capaian Pembangunan
Mengingat sebentar lagi Indonesia memasuki tahun politik, ia memperkirakan akan terjadi bubble gum economy atau naik turunnya efek kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Apabila perang Rusia dan Ukraina mereda, saya yakin keseimbangan penawaran dan permintaan minyak dunia juga dapat kembali normal. Saya percaya kepada Menkeu yang mencoba berpikir keras untuk menyeimbangkan APBN, tinggal mengatur kerja sama antar pihak dan menunjukkan bahwa Indonesia bisa melalui masa pemulihan, termasuk dampak yang ditimbulkan,” ujarnya.
Kendati demikian, lanjut dia, di dunia demokrasi, gejolak semacam ini merupakan sebuah dialektika. Selagi tidak menguntungkan pihak-pihak tertentu, memang harus ada langkah besar yang diambil.
“Jer basuki mawa beya, setiap perjuangan butuh pengorbanan. Perjuangan dan pengorbanan itulah yang mesti dikelola sedemikian rupa,” tandasnya. (Reta)**
