BANDUNG, unpas.ac.id – Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan 13 perguruan tinggi di Jawa Barat sebagai bagian dari upaya kolaborasi dalam percepatan penanganan kemiskinan di provinsi tersebut. Salah satu perguruan tinggi yang terlibat dalam MoU ini adalah Universitas Pasundan (Unpas). Penandatanganan dilakukan di Auditorium Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekkesos) Bandung pada Jumat, (7/3/2025).
Selain Unpas, perguruan tinggi lainnya yang ikut serta dalam MoU dengan Kemensos RI antara lain Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Padjadjaran (Unpad), Universitas Indonesia (UI), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Universitas Siliwangi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Universitas Islam Bandung, Universitas Katolik Parahyangan, Universitas Swadaya Gunung Jati dan Universitas Kristen Maranatha.
Rektor Unpas, Prof. Dr. H. Azhar Affandi, S.E., M.Sc., menyampaikan harapan agar kerja sama ini dapat mendorong kolaborasi yang lebih efektif dalam mengatasi masalah kemiskinan di Jawa Barat.
“Kami berharap kerja sama ini akan memberikan dampak yang signifikan, baik dalam bidang sosial, ekonomi, maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Jawa Barat,” ujar Rektor Unpas.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Unpas, Prof. Dr. Ir. H. Asep Dedy Sutrisno, M.P., memaparkan salah satu inovasi yang dikembangkan oleh Unpas dalam mendukung upaya penanggulangan kemiskinan.
Inovasi tersebut adalah sistem pengelolaan sampah yang dikembangkan di Desa Cangkuang Wetan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung. Sistem ini mengolah sampah menjadi pakan, pangan, dan energi, dengan tujuan untuk menciptakan manfaat yang luas bagi masyarakat setempat.
“Kami merancang mesin pengolah sampah yang tidak hanya mengatasi permasalahan sampah, tetapi juga menghasilkan produk yang berguna, seperti pupuk kompos, pakan ternak, hingga energi dalam bentuk elpiji. Ini adalah upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan, ketahanan energi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di desa tersebut,” jelas Prof. Asep.
Pemerintah Daerah Mendukung Upaya Percepatan Penurunan Kemiskinan
Menteri Sosial Republik Indonesia, Drs. K. H. Saifullah Yusuf, S.I.P., mengungkapkan rasa syukurnya atas terjalinnya kerja sama ini. Menurutnya, MoU ini menjadi langkah penting dalam menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem dan kemiskinan secara umum di Indonesia.
“Harapannya, kolaborasi ini dapat menciptakan pendekatan yang lebih terarah, terpadu, dan berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial,” ungkap Saifullah Yusuf.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, H. Dedi Mulyadi, S.H., M.M, yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Dr. H. Dedi Supandi, S.STP., M.Si., juga menyatakan bahwa penurunan angka kemiskinan di Jawa Barat memerlukan upaya bersama dan strategi yang lebih tepat sasaran.
“Jawa Barat dengan populasi terbesar di Indonesia tentunya membutuhkan penanganan yang cepat dan tepat. Dengan MoU ini, kami berharap dapat mempercepat proses penurunan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Dedi Supandi.
Penandatanganan MoU ini diharapkan dapat terjalin sinergi yang kuat antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat untuk menciptakan solusi yang inovatif dalam mengatasi masalah kemiskinan di Jawa Barat. (Rani)
