BANDUNG, unpas.ac.id – Pemberlakuan regulasi peniadaan mudik yang diatur dalam Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 No. 13/2021, menimbulkan pro kontra di masyarakat. Kebijakan ini dinilai kontradiktif, sebab di tengah larangan mudik pemerintah justru membiarkan WNA dari Cina masuk ke Indonesia, juga membuka tempat-tempat wisata.
Hal tersebut ditanggapi oleh Pengamat Komunikasi Publik Universitas Pasundan Dr. H. Deden Ramdan, M.Si. Ia mengatakan, saat ini, baik pemerintah maupun masyarakat sedang menghadapi situasi yang dilematis.
“Di satu sisi, kebijakan pemerintah bertujuan mengantisipasi peningkatan arus pergerakan penduduk yang berpotensi meningkatkan penularan Covid-19. Di sisi lain, pemerintah juga melihat banyak pengusaha dari sektor jasa yang sudah setahun ini mengalami kolaps, lalu mengizinkan tempat wisata dibuka” katanya, Selasa (18/5/2021).
Menurutnya, kondisi demikian cukup sulit bagi pemerintah, sehingga kebijakan yang ditetapkan terkesan tidak tegas dan inkonsisten. Terlebih, koordinasi antara pemerintah pusat dengan unsur terkecil masih belum maksimal.
Realitanya tampak pada libur lebaran kemarin, banyak tempat wisata dipadati pengunjung, bahkan di beberapa daerah menimbulkan kemacetan yang mengular.
“Kerumunan itu menjadi persoalan yang berpotensi besar untuk memunculkan klaster baru. Untuk menyiasatinya, paling tidak ada tiga langkah antisipasi yang dapat dilakukan, yaitu membuat contingency plan, sinergi unsur-unsur pentahelix, dan kesadaran kolektif,” ujarnya.
Pemerintah pusat hingga daerah perlu membuat contingency plan atau perencanaan penanganan munculnya klaster baru dengan melihat kondisi nyata yang terjadi. Dalam konteks ekonomi, butuh upaya yang luwes agar tidak terkesan timpang.
“Contingency plan merupakan perencanaan yang berlaku dan berlangsung secara fleksibel dengan melihat kondisi di suatu wilayah atau daerah. Sistem buka tutup tempat wisata dan jalan adalah bagian contingency plan, bukan ketidaktegasan pemerintah,” lanjutnya.
Selain itu, dibutuhkan dukungan dari unsur pentahelix, yaitu pemerintah, birokrasi, komunitas, perusahaan, dan media. Jika unsur-unsur ini saling beriringan, maka kemungkinan saling lempar kesalahan dapat diminimalkan. Juga, akan dipandang konsisten oleh masyarakat.
Terpenting, harus ada kesadaran kolektif, baik pemerintah maupun masyarakat. Kebijakan yang ditetapkan pemerintah mestinya dipandang sebagai hal positif dalam upaya menekan angka Covid-19.
“Pemerintah sebaiknya hati-hati dalam melangkah. Informasi yang disampaikan harus satu pintu, jangan sampai terjadi situasi yang membingungkan. Tapi, masyarakat juga harus patuh dan sadar bahwa tidak ada yang menginginkan kondisi seperti sekarang ini. Jadi, jangan memaksakan diri,” tutupnya. (Reta Amaliyah S)*
