BANDUNG, unpas.ac.id – Pemerhati Kebijakan Publik dan Wakil Rektor III Universitas Pasundan Dr. H. Deden Ramdan, M.Si. menyoroti capaian pembangunan Jawa Barat di momen HUT ke-77.
Dari perspektif kebijakan publik, ia menilai setidaknya ada lima persoalan yang masih harus diselesaikan, yaitu tingginya tingkat kemiskinan, pengangguran, pelayanan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kerusakan lingkungan.
“Tingkat kemiskinan di Jabar terhitung tinggi. Per 2021, persentase penduduk miskin di Jabar mencapai angka 8,4 persen,” ujarnya saat menjadi narasumber di program Sampurasun TVRI Jabar, Jumat (19/8/2022).
Kendati indeks pembangunan manusia di Jabar menunjukkan angka yang cukup signifikan dalam 10 tahun terakhir, namun justru ada kenaikan persentase tingkat pengangguran. Puncaknya, saat pandemi 2021, tingkat pengangguran terbuka di Jabar menyentuh angka 9,82 persen.
Begitu juga dengan pertumbuhan ekonomi, sempat ada pelambatan di tahun 2020 akibat pandemi. Dari data terakhir, pertumbuhan ekonomi Jabar hanya naik 1,18 persen dari 2,56 persen ke 3,74 persen.
“Pelayanan infrastruktur juga mesti menjadi catatan, salah satunya pembangunan jalan tol yang di satu sisi akan menghadirkan dampak positif untuk memperlancar lalu lintas, tapi di sisi lain berbayar,” tuturnya.
Di samping itu, tingkat kerusakan dan pencemaran hidup yang berkaitan dengan alih fungsi lahan produktif seperti pertanian, hutan, dan sebagainya perlu diperhatikan karena berdampak pada akses mata pencaharian masyarakat.
Upaya Pemprov Jabar wujudkan 11 program prioritas
Meski menyisakan sejumlah persoalan, namun ia melihat Pemprov Jabar terus berupaya untuk memenuhi 11 program prioritas Jabar. Mulai dari reformasi sistem kesehatan, pengembangan destinasi dan industri untuk memperkuat infrastruktur pariwisata, dan lain-lain.
“Ada sejumlah catatan mengenai finishing touch program prioritas Jabar. Ini berkaitan dengan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi. Karena pandemi, aspek keuangan melemah sehingga terjadi pelambaatan ekonomi,” paparnya.
Merujuk pada tema “Jabar Juara, Indonesia Juara”, ia berharap Jabar bisa meneguhkan sistem kesiapsiagaan penanggulangan bencana, mempermudah regulasi bagi pelaku UMKM, pengembangan sistem digital, dan penyederhanaan restrukturisasi.
“Regulasi perlu dipermudah untuk pelaku UMKM supaya mereka bisa melakukan langkah nyata dan membangkitkan kembali perekonomian Jabar, karena pelaku UMKM menjadi ‘sabuk pengaman’ ekonomi Jabar,” tutur dia.
Selain dukungan teknologi yang memadai, menurutnya Jabar mampu lebih kuat dengan daya dukung dari 27 kabupaten/kota. Seluruhnya harus bergerak secara simultan agar sistem ketahanan pangan berkelanjutan dan sistem pertumbuhan ekonomi menghadirkan pemerataan. (Reta)**
