BANDUNG, unpas.ac.id – Guna meningkatkan sinergitas program serta kegiatan Pemkot Banjar dan Universitas Pasundan dibidang Pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia, kedua belah pihak melakukan Penandatanganan Memorandum of Understanding yang dilaksanakan di Gedung Pascasarjana Unpas, Senin (3/2/2025).
Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Rektor Unpas Prof. Dr. H. Azhar Affandi, S.E., M.Sc dan Pj. Wali Kota Banjar Dr. Soni Harison, M.Si serta disaksikan oleh Ketua Umum PB Paguyuban Pasundan Prof. Dr. H. M. Didi Turmudzi, M.Si, Wakil Rektor Belmawabud Prof. Dr. Cartono, S.Pd., M.Pd., M.T, Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Sumber Daya, Keuangan, dan Sistem Informasi Prof. Dr. H. Yudi Garnida, M.P., Wakil Rektor Bidang Penelitian, Inovasi, PPM, Kewiraswastaan, Kerjasama dan Dana Usaha Prof. Dr. H. M. Budiana, S.IP., M.Si. serta civitas akademika Unpas lainnya.
Selain penandatanganan MoU antara Unpas dengan Pj. Wali Kota Banjar, Pascasarjana Unpas juga menandatangi Memorandum of Agreement (MoA) dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Banjar. Penanandatanganan dilakukan oleh Direktur Pascasarjana Unpas Prof. Dr. H. Bambang Heru Purwanto, M.S. dengan Kepala Badan BKPSDM Kota Banjar Drs. H. Asep Tatang Iskandar, M. Si.
Rektor Unpas mengatakan kerjasama ini untuk peningkatan peran Perguruan Tinggi melalui pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi di Kota Banjar, peningkatan kerja sama pelaksanaan urusan pemerintahan wajib, urusan pemerintahan pilihan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang telah disepakati dan pelaksanaan advokasi, sosialisasi, dan pelatihan dalam rangka meningkatkan komitmen dan penyelenggaraan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Sebetulnya kerja sama ini adalah perpanjangan, karena kita sudah punya kerjasama dengan Wali Kota sebelumnya dan kebanyakan mereka juga adalah alumni-alumni dari Unpas,” kata Prof. Azhar.
Rektor berharap dengan adanya kolaborasi dengan Unpas bisa memberikan manfaat yang saling menguntungkan. Bukan hanya memberikan kolaborasi di bidang pendidikan saja, namun dibidang kajian-kajian penelitian ilmiah.
“Sebab di dalam pelaksanaan kegiatan nanti, pemerintahan dalam pengambilan keputusan dan berbagai kebijakan tidak lepas dari stakeholder. Intinya adalah program pentahelix yang memang membutuhkan mereka para akademisi-akademisi sebagai second opinion dalam mengambil kebijakan-kebijakan keputusan ataupun kebijakan lainnya,” pungkasnya. (Rani)
