BANDUNG, unpas.ac.id – Untuk mengatasi masalah kemacetan di Kota Bandung, Dosen Prodi Administrasi Publik, FISIP Universitas Pasundan Dr. Imas Sumiati, M.Si. menilai perlu ada regulasi yang jelas.
Menurutnya, ketimbang mengupayakan pembangunan jalan, akan lebih efektif jika pemerintah menetapkan regulasi terkait pembatasan jumlah kendaraan.
Selain memerlukan waktu lama, pembangunan jalan juga menghabiskan anggaran besar. Untuk itu, perlu ada pembatasan jumlah kendaraan alih-alih melakukan pelebaran jalan, membangun flyover, dan infrastruktur lainnya.
Hal ini menyusul rencana Pemkot Bandung membangun dua flyover dan underpass untuk mengurai kemacetan setelah selesainya pembangunan flyover Kopo yang dinilai berhasil mengurangi kemacetan di simpang Kopo dan Cibaduyut.
“Pembangunan jalan butuh waktu lama. Contoh kecil, di FISIP Unpas, dosen tidak boleh bawa mobil ke kampus. Begitu juga dengan mahasiswa, mereka hanya diperbolehkan membawa motor,” jelasnya.
Ia menambahkan, regulasi yang ditetapkan mesti jelas, bahkan ancaman sanksi bagi yang melanggar. Hal tersebut agar semua pihak mau mengikuti peraturan yang berlaku.
“Regulasi pembatasan kendaraan harus mengikat, sehingga kekuatan leadership akan terbangun,” tambahnya.
Untuk itu, ia berharap pemerintah bisa hadir dan serius mengatur semuanya. Misalnya, berkoordinasi dengan instansi atau dinas terkait untuk menyelesaikan kemacetan di Kota Bandung.
Ditambah saat ini Kota Bandung sedang musim hujan, sehingga berpotensi banjir dan mengakibatkan kemacetan kendaraan.
Jika dibiarkan, persoalan kemacetan akan menjadi masalah serius di Kota Bandung. Pemerintah semestinya bisa mengambil langkah cepat, sebab pertumbuhan volume kendaraan di Kota Bandung cukup tinggi.
“Pemerintah harus aware dan melibatkan berbagai pihak untuk mengatasi masalah ini,” tuturnya. (Reta)**
