BANDUNG, unpas.ac.id – Program kerja Desa Binaan “Equality Before the Law” diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan (BEM FH Unpas) di Desa Jatisari, Kabupaten Bandung pada 13-18 Agustus 2024.
Dalam program ini BEM FH Unpas memberikan sosialisasi hingga bantuan hukum kepada warga Desa Jatisari yang membutuhkan. Pasalnya masih banyak warga di desa tersebut yang belum sepenuhnya memahami proses hukum.
“Kegiatan yang diadakan berupa penyuluhan dan pendampingan hukum seperti seminar, safari dan konsultasi. Kita juga berbincang-bincang dengan masyarakat dan menggali perkara apa saja yang ada, disusun kronologisnya, kami minta kontaknya. Kemudian kami arahkan ke LBH,” ujar Ketua Pelaksana program kerja Desa Binaan, Luana.
Mahasiswa semester 7 ini mengatakan bahwa perkara yang dialami oleh warga Desa Jatisari sangat berimbas pada perekonomiannya. Ia menyebut di desa tersebut cukup banyak warga yang bercerai hanya dengan sistem talak dan tidak melalui proses pengadilan.
“Hal ini berimbas pada proses pembagian harta serta hak-hak lain yang sudah diatur dalam hukum,” katanya.
Sementara itu, warga Desa Jatisari, Cokro mengaku bahwa perkara yang cukup sering ditemui di desa ini adalah persoalan petani yang kerap merugi. Hal ini didasarkan pada ketidakjelasan pembagian upah bagi petani. Imbasnya upah yang didapat belum bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Warga tidak dapat mencari penghasilan lain karena tidak ada pekerjaan lagi selain menjadi petani,” kata Cokro.
Cokro berharap ke depannya ada seseorang yang dapat membantu mengarahkan dan bertanggung jawab akan pemenuhan hak-hak warga di Desa Jatisari. (Rani/Candra Okta Ahmadi)
