BANDUNG, unpas.ac.id — Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Pasundan (Unpas) mengadakan kuliah umum nasional dengan tema “Transformasi Digital Government Menuju Indonesia Emas 2045” di Aula Mandala Saba Ir. H. Djuanda, Kampus II Unpas Tamansari, Rabu (4/6/2025). Sebanyak 250 peserta hadir dalam kegiatan ini.
Kuliah umum dihadiri Rektor Unpas Prof. Dr. H. Azhar Affandi, S.E., M.Sc., Wakil Dekan Belmawabud FISIP Unpas Dr. H. Rasman Sonjaya, S.Sos., M.Si., Wadek Bidang Perencanaan, Keuangan, SDM, dan Sistem Informasi FISIP Unpas Dr. Mira Rosana, M.Pd., Guru besar serta dosen Prodi Administrasi Publik FISIP Unpas, Ketua Prodi Administrasi Publik FISIP Unpas Rizky Ilhami, S.Sos., M.A.P. dan mahasiswa Administrasi Publik FISIP Unpas.
Narasumber yang dihadirkan yaitu Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Dr. Bima Arya Sugiarto, S.Hum., M.A., dengan moderator Dosen Prodi Administrasi Publik Dini Nadila, S.Sos., M.AP.
Rektor Unpas yang membuka secara resmi kuliah umum ini mengatakan Indonesia saat ini tengah berada dalam fase penting menuju Indonesia Emas 2045 yang dimana bercita-cita menjadi negara maju dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, tata Kelola pemerintahan yang efisien serta pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif.
“Salah satu pilar utama untuk mewujudkan visi tersebut adalah transformasi digital dalam bentuk penyelenggaraan pemerintahan atau yang kini kita kenal dengan digital government,” katanya.
Prof. Azhar menyampaikan digitalisasi beroperasi bukan sekedar penggunaan teknologi, melainkan perubahan mendasar dalam cara negara hadir untuk rakyat lebih cepat, transparan dan akuntabel.
“Di sinilah peran strategis lulusan Administrasi Publik menjadi sangat penting. Semua adalah calon-calon birokrat, pemimpin dan penggerak perubahan di masa depan,” ujarnya.
Oleh karena itu, Rektor Unpas berharap melalui kuliah umum ini para mahasiswa dapat menggali inspirasi, memperluas wawasan dan memahami secara lebih mendalam bagaimana peran teknologi dan kebijakan saling bersinergi dalam membentuk pemerintahan Indonesia yang lebih baik di masa depan.
“Kami di lingkungan Universitas berkomitmen untuk terus mendorong kegiatan akademik yang responsif terhadap isu-isu strategis nasional. Kuliah umum hari ini adalah wujud dari sinergi dari dunia akademik dan praktisi pemerintahan yang kami yakini sangat penting dalam membentuk generasi penerus bangsa yang adaptif, inovatif dan berintegritas,” pungkasnya.
AI Bisa Mengubah Cara Kerja
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya saat memberikan kuliah umum menyampaikan bahwa tema mengenai Transformasi Digital Government Menuju Indonesia Emas 2045 sangat relevan dengan Prodi Administrasi Publik.
“Transformasi digital government menyentuh Artificial Intelligence (AI), yaitu teknologi yang sering kita gunakan,” kata Bima Arya.
Namun menurutnya, tidak semua orang mampu memanfaatkan teknologi dengan baik. Meskipun teknologi terus berkembang, pergantian Kepala Dinas yang terjadi setiap periode membuat proses adaptasi menjadi terhambat, karena setiap pimpinan baru harus kembali diberi pemahaman dari awal mengenai penggunaan teknologi tersebut.
“Jadi tantangan utama dari transformasi digital government selain sumber daya manusia yaitu sustainability atau keberlanjutan,” jelasnya.
Bima Arya mengatakan AI dapat mengubah cara kerja seseorang. AI juga akan menggantikan cara kerja tetapi tidak bisa merubah cara berpikir. Ketergantungan pada AI akan melemahkan nalar manusia dan kamampuan berpikir krisis.
“Generasi hari Ini jauh lebih cerdas, namun standarnya IQ-nya berubah karena faktor nutrisi dan gizinya. Tapi ada tantangan yang tidak mudah yaitu generasi saat ini akan terjebak dan terlena oleh output dari proses karena sekarang dituntut untuk serba cepat,” ujarnya.
Maka dari itu, Bima Arya menyarankan untuk melatih fokus, konsentrasi, cara berpikir serta memperkuat literasi agar bisa lebih berpikir kritis dan memiliki wawasan yang lebih luas. (Rani)
