Rektor Unpas Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp, M.Si., M.Kom (kedua dari kiri) menyerahkan cenderamata kepada Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Ferdiansyah, SE., MM disaksikan Ketua Umum Paguyuban Pasundan Prof. Dr. HM Didi Turmudzi, M.Si (kiri) dan Ketua YPT Pasundan Dr. H. Makbul Mansyur, M.Si (kanan).*
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Ferdiansyah,SE., MM menyampaikan kuliah umum.*
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Ferdiansyah, SE., MM menegaskan, Pemerintah melalui Kementerian Ristek dan Dikti harus membatasi jumlah mahasiswa yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) sehingga Perguruan Tinggi Swasta tidak mati. Selama ini penerimaan mahasiswa di PTN seperti tidak terkendali.
Jika keadaannya terus seperti ini, maka dikotomi antara PTN dan PTS akan terus terjadi, padahal DPR khususnya Komisi X tidak membedakan antara PTN dengan PTS. Keduanya harus mendapat bantuan sarana dan prasarana yang sama dari pemerintah. “Jadi, jangan ada lagi PTN yang terus menambah student body (jumlah mahasiswa),” katanya.
Demikian ditegaskan Ferdiansyah ketika menyampaikan kuliah umum dengan tema “Sumber-sumber Pembiayaan dari APBN untuk Perguruan Tinggi” di aula Oto Iskandar Di Nata, Kampus IV Unpas Jl. Setiabudhi 193 Bandung, Sabtu 19 November 2016. Acara ini dibuka Rektor Unpas Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp, M.Si., M.Kom dan dihadiri Ketua Umum Paguyuban Pasundan Prof. Dr. HM Didi Turmudzi, M.Si, Ketua YPT Pasundan Dr. H. Makbul Mansyur, M.Si, pada Wakil Rektor, para Dekan dan Wakil Dekan serta unsur keluarga besar Unpas lainnya.
Ditegaskannya pula bahwa dalam waktu dekat ini, sesuai dengan Undang-Undang, nama Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) di setiap provinsi segera diubah namanya menjadi Koordinasi Perguruan Tinggi (Koperti) sehingga lembaga ini tidak hanya membawahi perguruan tinggi swasta melainkan membawahi seluruh perguruan tinggi termasuk negeri.
“Koperti adalah kepanjangan tangan Kementerian Ristek Dikti di tingkat provinsi sehingga PTN pun berada dalam pembinaan Koperti. Dalam waktu dekat ini akan ada pemilihan Koordinator Koperti(s) yang baru dan saya berharap sekali ada orang Unpas yang menjadi Koordinator Koperti sehingga nama Unpas semakin besar,” kata politikus asal Tasikmalaya ini. Ia kemudian menyebut calon dari Unpas yakni Prof. Dr. Rully Indrawan yang sekarang menjabat Asisten Direktur Pascasarjana Unpas.
Jurnal Internasional dan Beasiswa
Pada bagian lain kuliah umum itu, Ferdiansyah menyampaikan pula tentang upaya Komisi X mendesak pemerintah agar menerbitkan Jurnal bertaraf internasional oleh Indonesia dalam jumlah yang memadai disesuaikan dengan kebutuhan dosen-dosen Indonesia. Hal ini perlu dilakukan segera untuk mempermudah dosen-dosen Indonesia menerbitkan hasil penelitiannya di Jurnal bertaraf internasional tanpa harus mengantre lama untuk dimuat di Jurnal luar negeri.
Mengenai beasiswa, ditegaskannya bahwa Unpas harus memanfaatkan 14 anggota Komisi X DPR RI asal Jawa Barat sebagai network dalam mengajukan beasiswa, baik untuk mahasiswa berprestasi maupun untuk dosen. “Pada APBN tahun ini dan tahun 2017 ada kenaikan jumlah beasiswa untuk belajar ke luar negeri dan beasiswa Bidikmisi.
Ferdiansyah menyatakan kebanggan bercampur rasa kaget karena ternyata Universitas Pasundan sudah sangat maju dengan 35 guru besar. “Saya surprise sekali dan menyampaikan apresisasi yang setinggi-tingginya,” katanya. Ia melihat bahwa Unpas memiliki program studi dan jumlah mahasiswa yang bisa dikatagorikan sebagai perguruan tinggi swasta yang maju dan disegani. (DB).***
