BANDUNG, unpas.ac.id – Transaksi keuangan para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) merupakan penyumbang devisa terbesar kedua di Indonesia. Jumlahnya mencapai Rp 159,6 triliun.
Kendati sering disebut sebagai pahlawan devisa, namun pengelolaan TKI dinilai belum maksimal, terutama dari sisi keamanannya.
Hal tersebut diungkapkan Komandan Pusdikter Brigjen TNI Drajad Brima Yoga, S.IP., M.H. yang juga mantan Atase Keamanan RI di Riyadh dalam FGD “Eksistensi TKI di Timur Tengah: Perspektif Keamanan dan Diplomasi” di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Pasundan, Kamis (18/8/2022).
“Selama ini, pengelolaan TKI belum begitu baik karena masih antar perusahaan, belum government to government. Dengan begitu, kontrol pemerintah terhadap keamanan TKI di luar negeri pun masih kurang,” ujarnya.
Menurutnya, sekuritisasi TKI di luar negeri seharusnya menjadi beban negara guna melindungi mereka. Ia mencontohkan, pada 2017 lalu, ada TKI perempuan yang dideportasi dari Turki karena diduga terlibat kelompok ISIS. Selain itu, pada 2019, ada ratusan TKI yang menjadi korban human trafficking di Irak.
“Di Timur Tengah, kalau TKI berkasus pasti langsung diproses dan dihukum di sana. Kecuali jika keluarga memaafkan, maka TKI tersebut bisa dibebaskan. Pada kasus tertentu, kita juga melakukan pendampingan, tapi tidak diberi keleluasaan karena mereka punya hukum sendiri,” ujarnya.
Ia menilai, diplomasi pekerja migran di Timur Tengah selama ini belum lancar, padahal sektor pekerja migran di Timur Tengah sangat besar dan memerlukan pendampingan. Hingga kini, upaya sudah dilakukan pemerintah dalam menangani TKI di Timur Tengah di antaranya perlindungan teknis, seperti adanya rumah singgah dan konseling.
Perlindungan hukum, seperti pengacara, pendampingan hukum, serta permohonan amnesti dan repatriasi bagi TKI yang overstay atau tidak tertampung di kantor perwakilan mereka juga turut diupayakan.
“Ada juga perlindungan politis, yaitu dengan cara MoU terkait penempatan dan perlindungan TKI meskipun kenyataannya tidak selalu berjalan mulus,” katanya.
Dekan FISIP Unpas Dr. M. Budiana, M.Si. menyampaikan, FGD ini merupakan rangkaian perayaan HUT ke-77 RI sekaligus kaleidoskop ketenagakerjaan Indonesia di luar negeri.
FGD juga dilakukan sebagai brainstorming soal ketenagakerjaan di luar negeri yang diperuntukkan bagi dosen dan Mahasiswa Hubungan Internasional FISIP Unpas. (Reta)**
