MoU Unpas dengan Sarekat Hijau
Pertukaran Ide dan Kesempatan Magang
Rekan kerja Unpas dari luar perguruan tinggi bertambah lagi. Demikian dikatakan Rektor Unpas, Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp., M.Si., M.Kom pada sambutan sebelum melakukan penanda-tanganan kesepakatan kerja sama (MoU) antara Unpas dan Sarekat Hijau.
Kegiatan dimaksud dilaksanakan Jumat 22 Juli 2016, di Ruang Rapat Rektorat, Kampus IV Unpas, Jalan Setiabudhi, Bandung. Tampak hadir para wakil rektor, serta unsur pimpinan dari beberapa fakultas dan prodi. Acara yang dipandu Warek III, Dr. Deden Ramdhan, M.Si. ini dimulai pukul 14.00.
Sarekat Hijau adalah organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, sosial-politik, dan lingkungan, serta merupakan anggota dari Global Green. Di seluruh dunia, jumlah anggotanya mencapai 60 negara. Sedangkan untuk wilayah Asia Fasifik meliputi 18 negara, di antaranya Indonesia.
“Sebuah kehormatan bagi Unpas,” ucap Prof. Eddy Jusuf, ketika mengomentari penanda-tanganan kesepakatan kerja tersebut. Bagi Unpas, lanjutnya lagi, yang menjadi garapan bersama terutama aspek edukasinya.
Dari Sarekat Hijau, penanda-tanganan dilakukan oleh Ade Indriyani selaku Sekretaris Jenderal. Disampaikan permohonan maaf, karena Ketua Umum Sarekat Hijau tidak bisa hadir, sehubungan dengan kondisi kesehatannya yang tidak mengizinkan.
Ade Indriyani mengatakan, terwujudnya kersama dengan Unpas diharapkan akan terjalin pertukaran ide dan keilmuan. “Selain itu, sivitas akademika Unpas bisa ikut magang pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Sarekat Hijau,” ucapnya.
Dikatakan lebih jauh, dalam bidang edukasi, yang diselenggarakan oleh Sarekat Hijau adalah pendidikan politik yang diberi label “Sekolah Politik Hijau”, yang kurikulumnya meliputi 50 persen teori, dan 50 persen lagi praktik. Yang bersifat teori misalnya tentang jurnalistik dan lingkungan hidup.
“Tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk mereduksir praktik money politic,” ucap Ade Indriyani. Tentang hal tersebut, kerjasamanya sudah dilakukan dengan beberapa negara. Dengan kata lain, bagaimana menciptakan kegiatan politik yang bebas dari politik uang.
Selain itu, diselenggarakan program Pengembangan Desa Hijau. Hal tersebut erat berkaitan dengan konsep dan rencana pembangunan yang akan dilaksanakan di sebuah kawasan. “Agar tidak salah dalam melakukan pendekatan,” ucapnya lagi.***
