BANDUNG, unpas.ac.id — Rencana pemerintah untuk menutup program studi yang dianggap tak lagi relevan sebenarnya menyentuh persoalan yang lebih dalam dari sekadar efisiensi. Ketua Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Pasundan (Unpas) Dr. Ardi Gunardi, S.E., M.Si. mengatakan memang benar, ada prodi yang minim peminat, lulusannya kesulitan masuk dunia kerja, dan kurikulumnya tertinggal. Namun, fokus pada penutupan saja berisiko mengaburkan akar masalah yang lebih mendasar dalam pendidikan tinggi.
Alih-alih memperbaiki sistem, sebagian kampus justru memilih jalan cepat: membuka program studi baru dengan label yang sedang tren. Nama-nama seperti bisnis digital, kecerdasan buatan, atau data sains menjadi daya tarik utama. Sayangnya, kemunculan prodi-prodi ini sering tidak diiringi kesiapan yang memadai, baik dari sisi dosen, fasilitas, maupun kurikulum.
Akibatnya, yang terjadi bukanlah pembaruan kualitas, melainkan sekadar pergantian kemasan. Program studi tampak modern di permukaan, tetapi isi pembelajarannya masih menggunakan pendekatan lama. Dalam situasi ini, mahasiswa menjadi pihak yang paling dirugikan karena mereka mempertaruhkan masa depan pada sistem yang belum siap.
Masalah utamanya bukan pada banyak atau sedikitnya program studi, melainkan pada cara perguruan tinggi memahami perubahan. Relevansi sering dipersempit menjadi mengikuti tren pekerjaan saat ini, padahal dunia kerja bergerak jauh lebih cepat. Banyak profesi masa depan bahkan belum memiliki definisi yang jelas hari ini.
Jika kampus terus merespons perubahan dengan membuka prodi baru setiap kali tren muncul, maka mereka akan selalu berada dalam posisi mengejar, bukan memimpin. Di sinilah pentingnya melihat ulang struktur pendidikan tinggi yang masih kaku.
Mahasiswa umumnya harus memilih disiplin sejak awal dan sulit keluar dari jalur tersebut. Kurikulum pun tidak mudah diperbarui karena terbentur regulasi dan birokrasi. Akibatnya, materi yang diajarkan sering tertinggal dibanding kebutuhan industri yang terus berkembang.
Pendekatan yang lebih relevan sebenarnya bukan menambah daftar prodi, melainkan memberi fleksibilitas dalam proses belajar. Mahasiswa perlu ruang untuk menggabungkan berbagai bidang keahlian, mengambil sertifikasi tambahan, dan menyesuaikan kompetensinya dengan kebutuhan yang terus berubah.
Sistem seperti ini membuat lulusan tidak hanya bergantung pada satu bidang ilmu, tetapi memiliki kemampuan adaptasi yang lebih kuat. Ini jauh lebih penting dibanding sekadar memiliki gelar dari program studi dengan nama yang “kekinian.”
Di Indonesia, persoalan ini semakin kompleks karena tidak semua kampus memiliki sumber daya yang sama. Perguruan tinggi di daerah, misalnya, masih menghadapi keterbatasan tenaga pengajar, fasilitas, dan pendanaan. Jika kebijakan penutupan prodi diterapkan tanpa strategi yang jelas, kesenjangan antar kampus justru bisa semakin melebar.
Oleh karena itu, yang dibutuhkan bukan hanya evaluasi program studi, tetapi perubahan cara pandang terhadap pendidikan tinggi itu sendiri. Kampus perlu didorong untuk lebih luwes dalam menyusun kurikulum, menjalin kerja sama industri yang nyata, dan memperbarui metode pembelajaran secara berkelanjutan.
Menutup program studi mungkin terlihat sebagai solusi tegas. Namun, langkah yang lebih penting adalah memastikan bahwa sistem pendidikan tinggi mampu beradaptasi dengan perubahan zaman.
Pada akhirnya, persoalannya bukan terletak pada prodi mana yang layak dipertahankan atau dihapus. Yang lebih krusial adalah apakah perguruan tinggi siap bertransformasi menjadi ruang belajar yang fleksibel, relevan, dan berorientasi masa depan. Jika belum, maka kebijakan penutupan prodi hanya akan menjadi solusi sementara untuk masalah yang jauh lebih besar.
Penulis: Ketua Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Pasundan (Unpas) Dr. Ardi Gunardi, S.E., M.Si.
Editor: Nurrani Rusmana
