BANDUNG, unpas.ac.id – Belakangan ini, masyarakat di sejumlah daerah disuguhi baliho tokoh politik yang terpampang di sudut-sudut kota. Maraknya baliho bergambar politisi yang muncul di tengah keprihatinan pandemi tentu menimbulkan pro kontra.
Sejumlah pihak menuding dipajangnya baliho politik di ruang publik berkaitan erat dengan suksesi Pilpres 2024 mendatang. Meski pemasangan baliho sebagai strategi politik sudah berlangsung bertahun-tahun, namun langkah ini dinilai tak tepat momentum.
Menurut pengamat politik sekaligus Dekan FISIP Universitas Pasundan Dr. M. Budiana, S.IP., M.Si., dibanding berlomba-lomba memasang baliho, dana partai politik lebih baik dikucurkan untuk membantu perekonomian masyarakat yang terdampak Covid-19.
Meski dirinya yakin parpol maupun politisi tersebut telah berperan dalam pemulihan ekonomi dan kesehatan masyarakat selama pandemi, namun kurang etis rasanya jika keadaan ini justru dimanfaatkan untuk kepentingan Pilpres.
“Masyarakat sedang berjuang menghadapi Covid-19 dan musibah non-fisik lainnya, jadi alangkah baiknya syahwat politik dari para politisi diakselerasikan dengan kondisi pandemi yang belum kunjung usai,” katanya, Senin (23/8/2021).
Kritik masyarakat kian bermunculan, sebab sebagian besar baliho tidak menampilkan adanya pesan-pesan edukatif. Misalnya, mengajak masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, atau berpartisipasi dalam program vaksinasi.
Parpol dan politisi seharusnya menggencarkan kegiatan kemanusiaan seperti bakti sosial, santunan, atau sejenisnya yang lebih dibutuhkan masyarakat. Terlebih, tidak sedikit anak-anak yang kehilangan orang tuanya akibat paparan Covid-19 dan menjadi yatim, piatu, bahkan yatim piatu.
“Sebenarnya ada banyak cara yang lebih manusiawi, humanis, dan proporsional. Secara etika politik, politisi kita mestinya menjadi perpanjangan tangan dan turut merasakan kepedihan masyarakat. Tapi, politik tetaplah politik,” lanjutnya.
Ia melanjutkan, saat ini masyarakat hanya meminta untuk diperhatikan persoalan kesehatan dan ekonominya, mengingat keduanya menjadi masalah pokok yang tengah dihadapi. Sejurus dengan itu, jika ada pihak yang memiliki kehendak, masyarakat sedikitnya dapat memahami selama ada perimbangan antara aktivitas politik dan kemanusiaan.
“Apabila aktivitas politik lebih tinggi dibanding kemanusiaan, saya rasa wajar kalau respons masyarakat seperti itu. Masyarakat sekarang sangat menginginkan uluran kemanusiaan untuk membantu persoalan mereka,” tutupnya. (Reta)*
