BANDUNG, unpas.ac.id – Universitas Pasundan (Unpas) menjalin kerja sama dengan Direktorat Kebijakan Pembangunan Manusia, Kependudukan dan Kebudayaan, Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Ruang Rapat Lantai 7, Gedung Rektorat, Kampus II Unpas Tamansari, Rabu (4/11/2026).
Kerja sama ini mengenai Penyusunan Kajian di Bidang Pembangunan Manusia, Kependudukan dan Kebudayaan meliputi penyusunan kajian di bidang tersebut, penyediaan data dan informasi untuk pelaksanaan kegiatan kerja sama, penyediaan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan kerja sama, publikasi ilmiah hasil kegiatan kerja sama dan pemanfaatan hasil kegiatan kerja sama.
PKS ini ditandatangani oleh Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, Kerja Sama, PPM, Kewirausahaan dan Dana Usaha Unpas Prof. Dr. H. M. Budiana, S.I.P., M.Si. dengan Direktur Direktorat Kebijakan Pembangunan Manusia, Kependudukan dan Kebudayaan Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN Rudi Arifiyanto, S.Sos. MA., MSE.
Hadir juga Kepala Bagian Kerja Sama Unpas Dede Hikmat, S.Sos., beserta jajaran, Ketua Bidang Lembaga Penelitian (Lemlit) LPPM Unpas Prof. Dr. Hj. Erni Rusyani, S.E., M.M., dan jajaran dari Direktorat Kebijakan Pembangunan Manusia, Kependudukan dan Kebudayaan Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN.
Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, Kerja Sama, PPM, Kewirausahaan dan Dana Usaha Unpas Prof. Dr. H. M. Budiana, S.I.P., M.Si. menyampaikan apresiasi dan kebahagiaannya atas terjalinnya kerja sama ini.
Menurutnya, perguruan tinggi membutuhkan dukungan dan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk BRIN, untuk mengoptimalkan potensi serta sumber daya yang dimiliki dalam mendukung pelaksanaan program institusi.
“Kami berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan melalui kerja sama ini. Semoga kolaborasi ini dapat memberikan manfaat besar, terutama bagi rekan-rekan dosen,” ungkapnya.
Sementara itu, Direktur Direktorat Kebijakan Pembangunan Manusia, Kependudukan dan Kebudayaan Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN Rudi Arifiyanto, S.Sos. MA., MSE. berharap penandatanganan PKS menjadi langkah awal untuk membangun kolaborasi yang lebih erat dan berkelanjutan antara BRIN dan Unpas.
Rudi menjelaskan, BRIN memiliki skema Forum Komunikasi Riset dan Inovasi (FKRI), yakni wadah komunikasi pemerintah untuk mengagendakan kebutuhan kajian, riset, dan inovasi berbasis bukti (evidence-based).
FKRI berperan menjembatani kebutuhan kebijakan kementerian/lembaga (K/L), industri, dan pemerintah daerah dengan kapasitas riset nasional. Melalui mekanisme tersebut, diharapkan lahir rekomendasi kebijakan yang relevan, kredibel, dan aplikatif.
Adapun alur proses FKRI dimulai dari arah kebijakan pemerintah, dilanjutkan dengan usulan kementerian/lembaga, industri, dan daerah. Usulan tersebut kemudian dibahas melalui Forum Komunikasi Riset dan Inovasi, dilanjutkan dengan seleksi dan pendalaman usulan, kolaborasi penyusunan tim kajian, hingga penyampaian hasil kajian kepada kementerian/lembaga terkait.
Dalam kesempatan tersebut, BRIN juga memaparkan empat skema pendanaan riset, yaitu BIMA, RIIM, PRIS, dan PRIMA. Keempat skema tersebut memiliki orientasi dan keluaran yang berbeda karena dirancang untuk mendukung kebutuhan riset pada spektrum mulai dari penciptaan pengetahuan (knowledge creation) hingga pemanfaatan hasil riset dalam kebijakan (policy utilization).
Melalui penandatanganan PKS ini, Unpas dan BRIN diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam pengembangan riset, inovasi, serta pemanfaatan hasil kajian untuk mendukung pembangunan manusia, kependudukan, dan kebudayaan. Kolaborasi ini juga diharapkan membuka peluang lebih luas bagi dosen Unpas untuk terlibat dalam kegiatan penelitian dan menghasilkan kontribusi nyata bagi masyarakat serta pembangunan nasional. (Rani)
