BANDUNG, unpas.ac.id – Kenaikan harga BBM non-subsidi Pertamax pada April lalu memicu migrasi besar-besaran konsumen Pertamax ke Pertalite subsidi. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk membatasi pembelian Pertalite.
Pemerintah juga memberlakukan pembelian BBM bersubsidi menggunakan aplikasi My Pertamina. Tujuannya, untuk mendata dan membatasi pembelian, sehingga dapat menjadi acuan agar distribusi Pertalite tepat sasaran.
Pakar Ekonomi Universitas Pasundan Acuviarta Kartabi menilai, pemerintah perlu mengantisipasi pembatasan pembelian Pertalite karena dikhawatirkan mengganggu perekonomian maupun meningkatkan inflasi.
Pembatasan pembelian BBM jenis Pertalite, lanjut dia, merupakan dampak kenaikan Pertamax. Pembatasan ini juga berpengaruh terhadap meroketnya harga komoditas cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, dan sayuran.
“Tentu berdampak pada inflasi. Sebab, mungkin orang terpaksa mengonsumsi Pertamax, lalu dibebankan kepada harga produk yang mereka hasilkan,” katanya, Kamis (30/6/2022).
Memperlambat Perekonomian
Kondisi ini juga memperlambat perekonomian, karena secara otomatis berdampak pada kenaikan harga transportasi dan komoditas lain.
Meski masyarakat tidak memaksakan untuk memakai Pertamax, namun tetap muncul spekulasi untuk mengklaim ongkos naik. ”Meningkatnya aspek spekulasi inilah yang perlu di waspadai. Butuh evaluasi lebih baik terkait perkembangan komoditas sebagai dampak pembatasan Pertalite,” lanjutnya.
Menurutnya, meski permintaan terhadap Pertamax ada siting (penempatan), tapi tidak lebih besar dari daya beli masyarakat yang masih rendah.
“Ini salah satu faktor yang menekan kondisi perekonomian kenaikan komoditas. Sebab, dari sisi pendapatan saya kira tidak ada perubahan yang cukup sepadan dengan kenaikan itu,” tuturnya.
Perlu Alternatif Penggunaan Aplikasi
Disinggung tentang pemberlakuan pembelian Pertalite lewat aplikasi, sementara tidak semua masyarakat memiliki dan bisa mengakses aplikasi, kata dia, pemerintah perlu menyiapkan alternatif untuk mempermudah transaksi.
“Saya rasa butuh alternatif, minimal dari sisi aplikasi lebih mudah dikendalikan/digunakan biar bisa terpantau. Di lokasi SPBU juga harus disediakan sarana atau kemudahan transaksi untuk mengantisipasi masyarakat yang tidak mempunyai HP dan sulit beradaptasi dengan perubahan ini,” tegasnya.
Ia mengatakan, penerapan pembatasan pembelian Pertalite perlu diklasifikasikan, baik konsumen pribadi maupun untuk berniaga yang mempunyai dampak terhadap ekonomi.
”Jika disamaratakan, bagaimana dengan kendaraan yang dipakai untuk kegiatan ekonomi? Jadi harus ada klasifikasi dalam pembatasan pembelian Pertalite,” tutupnya. (Reta)**
