BANDUNG, unpas.ac.id –
BANDUNG, unpas.ac.id – Jelang pesta demokrasi 2024 mendatang, aktivitas politik mulai marak di berbagai lini. Tak terkecuali kampanye terselubung yang kerap menyasar kalangan dai dan pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) sebagai pegiat dakwah di lingkup terkecil masyarakat.
Menyikapi fenomena klasik ini, MUI Pusat Jakarta melalui MUI Kota Bandung bekerjasama Universitas Pasundan melalui Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Syiar Islam (LPPSI) berupaya mengedukasi para dai yang berada di lingkungan MUI dan DKM tingkat kecamatan terkait urgensi keduanya dalam menjaga ukhuwah di tahun politik.
Dikemas dalam Silaturahmi dan Halaqah Dakwah, Minggu (28/5/2023), hadir sejumlah pembicara, yaitu KH. M. Cholil Nafis (Ketua Bidang Dakwah MUI Pusat) sebagai keynote speaker, KH. Ahmad Zubaidi (Ketua Komisi MUI Pusat), Irjen. Pol. Hamli (BPET MUI Pusat), Budi Tresnayadi (KPU Kota Bandung), dan KH. Tata Sukayat (Ketua LPPSI Unpas/Ketua Bidang Dakwah MUI Kota Bandung).
Ketua Penyelenggara Silaturahmi dan Halaqah Dakwah Dr. Cartono, M.Pd., M.T., yang juga sebagai Pengurus MUI Kota Bandung dan Ketua LP2AI Unpas menuturkan, terselenggaranya kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara Komisi Dakwah MUI Pusat melalui Komisi Dakwah MUI Kota Bandung dengan LPPSI Unpas..
Rektor Unpas Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp, M.Si., M.Kom., IPU., Ketua MUI Kota Bandung Prof. KH. Miftah Faridl, dan Wakil Ketua MUI Kota Bandung Prof. Asep Saeful Muhtadi juga turut hadir. Pada kesempatan ini, Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah KH. M. Cholil Nafis menjadi keynote speaker (pembicara kunci).
Prof. Asep mewakili Ketua MUI Kota Bandung Prof. KH. Miftah Faridl dalam sambutannya menuturkan, dai dan DKM dituntut menciptakan suasana yang ramah dan rukun, namun tetap waspada dan menjaga agama agar tidak dijadikan bungkus komoditas politik yang memecah belah.
“Hasrat politik sudah semakin memanas, terutama bagi pelaku politik yang berkepentingan mempromosikan diri dan komunitasnya. Untuk itu, butuh antisipasi positif dari tokoh agama, masyarakat, dan akademisi agar tidak terjadi gesekan yang mungkin bisa muncul akibat perbedaan kepentingan politik,” papar Prof. Asep dalam sambutannya.
Jadi Wahana Edukasi
Hal serupa disampaikan Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah KH. M. Cholil Nafis. Hiruk pikuk suasana politik memang tidak bisa dihindari, sehingga seluruh lapisan masyarakat mesti awas dengan potensi pertikaian yang menjadikan agama sebagai senjata.
“Masjid harus jadi tempat edukasi, bukan wahana kampanye. Forum ini diharapkan dapat mencerahkan dai dan DKM untuk berpolitik dengan bijak, tidak terlibat money politic, dan memilih pemimpin yang baik sesuai kriteria masing-masing,” tuturnya.
Pesta demokrasi, kata dia, juga seyogianya jadi area untuk membangun keharmonisan umat. Kendati terjadi dinamika, tetapi tidak sampai mencaci maki atau merendahkan satu sama lain.
“Kita sudah mengeluarkan fatwa tentang kewajiban menggunakan hak pilih. Masyarakat tidak boleh golput dan menentukan pilihan sesuai keinginan pribadi, bukan karena ada anjuran dari kelompok atau individu tertentu,” ujarnya.
Silaturahmi dan Halaqah Dakwah yang diikuti kurang lebih 120 orang ini dibarengi dengan diskusi tentang Dakwah Wasathiyah untuk Menjalin Ukhuwah (KH. Ahmad Zubaedi), Peraturan KPU untuk Pemilu Damai (Budi Tresnayadi), Mengenali Gerakan Ekstremisme Atas Nama Agama (Irjen. Pol. Hamli), serta Peran Dai dan DKM dalam Memperkokoh Ukhuwah Islamiyah, Wathaniyah, dan Basyariah (KH. Tata Sukayat).
Pada sambutannya, Rektor Unpas Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp, M.Si., M.Kom., IPU. juga menyampaikan Urgensi SDM Nyantri, Nyunda, Nyakola dalam Merekatkan Persatuan Bangsa. (Reta)**
